BAHAYA KORUPSI DITINJAU DARI AKIDAH, AKHLAK, DAN SYARIAH SERTA SOLUSINYA

Suroso, Suroso (2014) BAHAYA KORUPSI DITINJAU DARI AKIDAH, AKHLAK, DAN SYARIAH SERTA SOLUSINYA. Jurnal Ilmiah. ISSN 1979-0759

Full text not available from this repository.

Abstract

Studi posisi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam mewujudkan supremasi hukum. Tujuan utama dari penelitian ini adalah untuk memeriksa posisi KPK dalam vanishing penyuapan dan koordinasi KPK dengan institusi lain. Jaksa, polisi, dan berbagai badan pengawasan dan regulasi keuangan. Peneliian ini juga menyelidiki beberapa faktor yang mempengaruhi KPK dalam mewujudkan supremasi hukum. Data dikumpulkan melalui riset perpustakaan dengan menggunakan metode normatif. Mereka yang dianalisis dengan membandingkan hukum, artikel, buku, jurnal, dan lain-lain. Penelitian menunjukkan bahwa Komisi Pemberantasan Korupsi adalah lembaga yang memiliki posisi independent dalam memberantas korupsi yang dinyatakan di bawah hukum No.32/2002. KPK sebagai lembaga independen harus melakukan pra-penyelidikan, penyelidikan, dan penuntutan terhadap tindakan korup yang melibatkan para penegak hukum, pejabat negara, dan individu atau korupsi yang dilakukan oleh negara resmi dengan perhatian publik secara signifikan atau tentang penyuapan dengan setidaknya satu miliar rupiah nilai (sekitar US $100.000). KPK juga berkoordinasi dengan dan mengawasi lembaga lain yang diberi wewenang untuk memberantas korupsi. Beberapa faktor yang mengejar KPK dalam vanishing tindakan korup adalah: (1) mengenai dengan undang-undang; Hakim pengadilan Konstitusi (MK) mengungkapkan bahwa hukum No.30/2002/Act.53 bertentangan dengan Konstitusi (UUD 1945), di lain sisi MK klaim bahwa hukum No.30/2002/Act.53 masih memiliki hukum pasukan adalah sekitar 3 tahun, (2) ada tidak tertentu korupsi lapangan (TIPIKOR), dan (3) kalimat (Pusnisjmen) diberikan kepada koruptor tidak optimal. Berdasarkan temuan, penulis menyimpulkan bahwa posisi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) adalah salah satu lembaga penegakkan hukum yang sesuai dengan supremasi hukum No.30/2002/Acts 6, 11, 12, dan 13, 14 dan 21. --- The studiees the position of The Corruption Eradication Commission (KPK) in realizing the supremacy of law. The main aim of this research study is to examine the position of KPK in vanishing the bribery and the coordination of KPK with other institutions; the prosecutor’s, the police, and various financial supervisory and regulatory bodies. This research also investigates some factors that impact KPK in realizing the supremacy of law. The data were collected through library research by using normative method. They were analyzed by comparing laws, articles, books, journals, etc. The study reveals that the corruption eradication commission is an institution that has an independent position in eradicating corruption which is stated under the Law No.30 of 2002. As an independent institution, KPK has to conduct pre-investigations, investigations, and prosecutions against the corrupt acts which involve the law enforcers, state officials, and connected individuals or the corruption done by the state official with significantly public concern or concerning the bribery with at least one billion rupiah in value (approximately US $ 100.000). KPK also coordinates with and supervises the other institution authorized to eradicate corruption. Some factors that pursue KPK in vanishing the corrupt acts are (1) concerning with its law; the Constitutional Court Justice (MK) reveals that the Law No.30 of 2002, Act.53 contradicts with the Constitutions (UUD 1945), in another side MK claims that the Law No.30 of 2002, Act.53 is still have a law forces is about 3 years, (2) There is no particular Corruption Court (TIPIKOR), and (3) the sentences (Pusnisjmen) given to the corruptors are not optimal yet. Based on the findings, the writer concludes that the position of the Corruption Eradication Commission (KPK) is one of the law enforce institutions in eradicating corruption to realize the supremacy of law in conformity with the Law No.30 of 2002, Acts.6, 11, 12, 13 14 and 21.

Item Type:	Article
Subjects:	A General Works > AI Indexes (General) K Law > K Law (General)
Depositing User:	Demby Pratama
Date Deposited:	12 Apr 2014 10:38
Last Modified:	29 Nov 2016 06:08
URI:	http://eprints.polsri.ac.id/id/eprint/64

Actions (login required)

View Item